Oleh : Redaksi Impinews.com
APA kabar Bonus Demografi? Topik ini tergeser oleh hot issues lainnya seperti kasus sambo, isu masa jabatan presiden tiga periode, tahun politik 2024, pagebluk covid 19, bocornya dokumen negara maupun kenaikan BBM. Menjadikan su bonus demografi lenyap ditelan bumi; padahal urusan ini sangat penting dan harus ditangani secara holistik, komprehensif dan integral oleh pemerintah yang didukung oleh para pemangku kepentingan berbasis pentha helix. Penyiapan anggaran pun menjadi kkrusial di tengah pandemik covid19 yang hingga kini belum juga usai; dan masih ada peningkatan yang poositif covid19 dengan varian baru maupun yang meninggal.
Tantangan C-5
Di berbagai kesempatan, Airlangga Hartarto – Menko Perekonomian R.I menyampaikan bahwa tantangan global saat ini dan ke depan adalah the perfect storm C-5 yakni Covid19 beserta varian barunya, Conflict Rusia-Ukraina dan negara lainnya, Climate change (perubahan iklim), Commodity instability (ketidakstabilan komoditi & inflasi), dan Cost of living (biaya hidup mahal). Indonesia telah melakukan penanganan covid19, pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi dan kebijakan agar penyebaran covid 19 terkendai, pertumbuhan ekonomi pulih menjadi positif 5,02 pada triwulan IV Th 2021 dan kita berada pada kelompok negara dengan berpendapatan menengah ke atas (upper midle income dengan PDB perkapita mencapai USD 4.430). Ini pencapaian kita semua secara kolaboratif, dengan leading sectror kementerian/lembaga pemerintahan. Ke depan, terkait IKN akan dijadikan economy super hub untuk memperkecil kesenjangan antara Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur melalui pengembangan 6 klater ekonomi yaitu industri teknologi bersih, industri pertaninan berkelanjutan, farmasi terintegrasi, bahan kimia & produkk kimia, energi rendah karbon, dan eco pariwisata.
Menurut hemat penulis bahwa pemindahan IKN bukan segalanya, ini hanya sebagian kecil hajatan nasional yang dilakukan secara multi years disesuiakan dengan kemampuan pembiayaan bersumber dari kemandirian bangsa, bukan bersumber dari hutang. Kemudian, juga harus dipublikasi secara masif bahwa pemindahan IKN ini hanya pusat pemerintahan, sekedar pemindahan tempat urusan pengelolaan pemerintahan yang tidak diikuti industrialisasi. Jika diikuti industrialisasi maka pengalaman pahit Jakarta akan terulang lagi di IKN Nusantara. Lebih dari itu, pembangunan pranata sosial dan pemberdayaan masyarakat lokal berbasis pada kebutuhan IKN itu jauh lebih substansial dan sangat penting agar mereka mampu mengejar ketertinggalan sehingga memiliki akses untuk berkontribusi dana menikmati megahnya bangunan-bangunan IKN yang modern. Bukan sebaliknya, mereka terpinggirkan seperti Betawi saat ini. Mereka hanya menonton dan gigit jari. Oleh karena itu, affirmative policy (kebijakan keberpihakan) harus dilakukan sejak dini untuk menyiapkan SDM Unggul; bukan sekedar ketrampilan sulam-menyulam, membuat kerupuk dan sejenisnya.
Sosngsong Bonus Demografi
Bonus atau Insentif Demografi adalah suatu keadaan demografi dimana populasi terbesar berada pada usia produktif (15-64 tahun); dimana pada tahun 2030 Indonesia bakal memiliki penduduk dengan usia produktif mencapai sekitar 64% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Peluang tersebut harus harus dipersiapkan secara sangat baik agar tidak menjadi Bencana Demografi, antara lain melalui penyiapan anggaran pendidikan menjadi Rp 542,8 T. untuk mempersiapkan SDM Unggul. Ini harus kita kawal agar tidak terjadi penyelewengan dan korupsi.
Sektor ketenagakerjaan yang masih tertinggal dimana 60-an% tingkat pendidikan mereka SD dan SMP harus dipersiapkan secata komprehensif didukung oleh anggaran yang memadai agar kompetensi pekerja meningkat dan mampu meningkatakan produktivitasnya. Diperlukan revitalisasi Balai Latihan Kerja baik milik pemerintah maupun industri/swasta, termasuk inovasi diadakannya BLK Mobile agar mampu menjangkau desa-desa di seluruh Indonesia. Bonus demografi akan mejadi berkah jika angkatan kerja produktif yang mendominasi jumlah penduduk bisa terserap pada pasar kerja secara baik. Sebaliknya, bonus demografi menjadi bencana demografi jika angkatan kerja tidak terserap pasar kerja dengan baik. Dalam hal ini, Kemnaker berbuat lebih antara lain a) melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas; b) program pengembangan perluasan kesempatan kerja; c) membuka layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan bagi pekerja/buruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan; d) prioritas Kartu Prakerja bagi korban ter-PHK dan dirumahkan; e) masifikasi program padat karya dan kewirausahaan untuk penyerapan tenaga kerja; dan f) perlindungan terhadap pekerja migran baik di negara penempatan maupun setelah kembali ke Tanah Air. Yang diimplementasikan menjadi bagian dari 9 Lompatan Besar Kemnaker dibawah kepemimpinan Menteri Ketengakerjaan Ida Fauziah.
IPM dan SDM Unggul Kerja Cerdas
Index Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berdasarkan laporan PBB tahun 2021-2022 adalah 0,705 termasuk ranking cukup tinggi diantara negara-negara lain, namun dampaknya belum maksimal untuk kemajuan. Angka IPM atau HDI (Human Development Index) merupakan angka rata-rata geometrik dari nilai-nilai index 3 (tiga) komponen kesehatan (indikatornya usia haraoan hidup waktu lahir) pendidikan (indikatornya harapan lamanya sekolah) dan standar kehidupan (indikatornya pendapatan kasar nasional per kapita. Harus didorong untuk kontribusi lebih bagi kepentingan nasional.
Kerja cerdas (smart work) menuntut inovasi yang berkelanjutan dimana menurut Morten T.Hansen penulis buku Great at Work ada 7 praktek kerja cerdas yang harus dilakukan, yaitu a) memilih prioritas dan fokus pada area kerja dimaksud (lingkup kerja); b) menciptakan sesuai yang lebih bernilai bukan hanya sekedar mencapai tujuan tertentu (membidik sasaran); c) memilih kerja yang dapat meningkatkan keahlian (pemberlajaran bermutu); d) memilih kerja yang sesuai minat disertai alasan yang kuat (motivasi diri); e) menggunakan taktik secara serdik untuk mendapatkan dukungan orang lain (bantuan); f) melakukan kerja tim yang handal; dan g) berkolabrasi secara baik. Terlebih di zaman now dimana sesuatu VUCA (Volatility/bergejolak, Uncertainty/tidak pasti, Complexity/rumit, Ambiguity/tidak jelas) dan TUNA (Turbulency/berubah sangat cepat, Uncertainty/tidak pasti, Novelty/keterbaharuan, Ambigutity/tidak jelas) yang menuntut kerja cerdas untuk melakukan lompatan-lompatan yang out of the box antara lain resetting paradigma dan Jurus VUCA (Vission, Understanding, Clarity, Agility). Negara harus hadir untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sesuai amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945.
SDM yang Unggul dan cerdas harus mempersiapkan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya berbasis paradigma Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development); dimana ada 17 (tujuh belas) tujuan yang ingin dicapai, yaitu : (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Skenario Indonesia Emas 2045
Sementara itu, Lemhannas R.I telah menyusun scenario Indonesia Emas 2045 yang dipaparkan pada tanggal 14 Februari 2016. Skenarion disusun menggunakan orientasi transformative yang merupakan kisah tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Skenario dibentuk bukan hanya untuk lebih memahami masa depan, melainkan lebih dari itu, yaitu untuk memengaruhinya. Ada 4 (empat) scenario yaitu : 1) Skenario Mata Air : bahwa Indonesia tahun 2045 akan disisi oleh generasi baru yang berbeda dengan generasi pendahulunya. Penduduk Indonesia mulai didominasi generasi berpendidikan tinggi, menguasai teknologi komunikasi, aktif bermedia sosial, dan terpapar dengan nilai-nilai global. Mereka adalah generasi baru yang berasal dari keluarga biasa yang sudah terpisah jauh dari generasi pendahulu masa kemerdekaan Indonesia. Mereka mempertahankan kesatuan NKRI harus lebih didasarkan pada prinsip integrasi fungsional dibandingkan integrasi historis. Generasi inilah yang akan menempati posisi penting di bidang politik, birokrasi, bisnis dan ormas. Ide tentang cara berindonesia yang baik berbeda dengan ide generasi pendahulunya. Generasi ini menghargai prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Mereka terbiasa mengkritik kekuasaan secara lugas. Setiap ketidakadilan akan dilawan melalui ormas dan kekuatan politik. Kebijakan publik masih diwarnai percampuran kepentingan bisnis dan politik yang menyebabkan suhu politik meningkat Di tingkat daerah, kualitas institusi dan sumber daya manusia yang belum merata menyebabkan tidak saja sering terjadi korupsi, tetapi juga menimbulkan gesekan sosial antara putra daerah dan pendatang sebagai akibat persaingan untuk memperoleh akses sumber daya ekonomi Ketimpangan antardaerah masih terjadi sehingga aspirasi memisahkan diri kadang masih terdengar, termasuk rentan terhadap aspirasi memisahkan diri dari NKRI.
2) Skenario Sungai dianalogikan sebagai proses pembangunan. Indonesia harus bisa keluar dari ancaman failed state. Indonesia diprediksi akan menjadi negara industri yang maju dengan struktur ekonomi yang lebih kuat. Jumlah kelas menengah ke depan akan lebih banyak hingga bisa mengikis jurang antara kelas proletar dan konglomerat. Sektor agroindustri akan berkembang dan menjadi peningkatan kemakmuran di perdesaan karena didukung dengan dukungan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3) Skenario Kepulauan. Kepulauan dianalogikan sebagai tantangan. Indonesia sebagai poros maritim dunia memiliki tantangan tantangan dalam eksistensi di kancah Internasional. Salah satu harapan dari visi hari ini adalah dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat maritim dunia. Ke depan, menurut Panutan, akan ada banyak tantangan yang bisa memecut Indonesia dalam mewujudkan cita-cita ini. Dan 4) Skenario Air Terjun. Air terjun menganalogikan sebagai pusat energi yang bersih. Panutan melihat bahwa perencanaan pembangunan Indonesia akan berbasih rendah karbon dan mengadaptasi pemanfaatan ruang berdasarkan penataan runag wilayah yang baik. Dalam hal ini, pemerintah harus mulai mencoba untuk mengambil keputusan bukan berdasarkan rencana jangka pendek, melainkan lebih jauh kepada rencana jangka panjang. Cara-cara pemanfaatan lingkungan dan ramah lingkungan bisa menjadikan Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, pemerintah perlu focus untuk menyiapkan road map dan program yang terintegrasi dari pusat dan daerah untuk mempersiapkan SDM Unggul menuju Bonus Demografi 2030 maupun Indonesia Emas 2045. Kemudian momentum untuk memnindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur harus benar-benar berbasis kepentingan nasional dan berparadigma Pembangunan Berkelanjutan. Walau pun kita sadar bahwa pemindahan dimaksud hanya pusat pemerintahan yang tidak diikuti industrialisasi. Sehingga kita jangan berharap lebih bahwa IKN Nusantara akan menjadi segala-galanya. Dipandang urgen untuk menyiapkan kabupaten/kota di sekitar IKN Nusantara sebagai daerah oenyangga ibukota berbasis pada keunggulan kompetitif melalui pengembangan klaster-klaster unggulan di semua sektor. Misalnya sektor pertanaian untuk Kab, Paser, Penajam Paser Utara dan Kutai kartanegara, begitu setertusnya untuk daerah lain; termasuk mengembangkan kolaborasi antar 12 Provinsi yang berada di Indonesia Timur. Pola pengembangannya berbasis kultural dan SDA (Sumber Daya Alam) agar pemanfaatannya sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kajian dan konsep kerjasamanya telah dipersiapkan oleh sahabat kami Dr.Aji Sofyan Effendy – Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah (PK-PPD) Universitas Mulawarman Samarinda.
Kita semua harus sadar dan paham bahwa masa depan Bangsa dan NKRI menjadi tanggungjawab kolektif seluruh elemen bangsa. Oleh karena road map menuju Bonus Demografi 2030 harus benar-benar dijalankan dengan sangat baik agar terjadi lompatan-lompatan prestasi gemilang saat Indonesia Emas 2045 dan kejayaan Indonesia selama-lamanya. Semoga.
