Oleh : Redaksi Impinews,com
TRAGIS dan mengenaskan, itu dua proxy yang tepat untuk menggambarkan sisi pendidikan nasional kita yang masih jauh dari harapan. Bagamana tidak, korupsi merajalela bukan hanya terhadap anggaran pendidikan, tetapi sudah merambah ke semua sektor. Banyak oknum dari eksekutif, legislatif dan yudikatif dari pusat hingga daerah, yang ditangkap KPK karena korupsi dan umumnya melibatkan para penegusaha dan kroni-kroninya.
Dalam kaitan sistem pendidikan kita, adakah yang salah? Para ahli pendidikan memiliki argumen yang shahih terkait persoalan ini. Persoalan kemudian apakah mereka dilibatkan dalam mencaro solusi terbaik? Terlebih, kebijakan sektor pendidikan maupun lainnya selalu berganti-ganti tergantung siapa menterinya. Inilah benang merah yang mesti kita selesaikan bersama-sama. Pun para pahlawan tanpa tanda jasa, para guru yang berdedikasi tinggi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa harus didengar dan dilibatkan secara proporsional sehingga kontribusinya semakin maksimal.
Tujuan Nasional
Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini adalah tugas mulia yang benar-benar harus diwujud dengan sangat baik dan mendorong peranserta pemangku kepentingan sektor kependidikan berbasis pada pentha helix. (pemerintah, akademisi, pengusaha, masyarakat dan media). Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional Bangsa Indonesia yang harus diwujudkan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Pemerintah didukung oleh pemangku kepentingan harus memacu lebih kencang lagi agar benar-benar mampu mengembangkan peserta didik menjadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT Tuhan Yang Mahaesa disamping menguasai berbagai kompetensi sebagai SDM Unggul sesuai tuntutan zaman. Propaganda tentang kita kaya raya harus dihentikan dan segera bangkit untuk secara mandiri mampu mengelolanya. Beban hutang dan jebakan-jebakan kapitalis harus dihentikan dan kita gotong royong untuk berdaulat dalam segala aspek kehidupan ipoleksosbud hankam. Ke depan, kita harus mampu menjadikan Poros Maritim Dunia sebagai geopolitik dan geostrategi demi kepentingan nasional. Banyak persoalan yang harus diselesaikan, bukan hanya sektor pendidikan saja.
Dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman demi tercapainya tujuan Pendidikan nasional. Yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Selain mengembangkan potensi akademik individu yang mampu bersaing di lingkup global, pendidikan nasional kita juga mengembangkan sikap, karakter, serta implementasi dari nilai-nilai ideologis-filosofis bangsa yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.
Namun faktanya masih banyak persoalan serius bukan hanya penyelenggaraan dan akses pendidikan bagi semua, tetapi juga banyak kasus intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual. Dari waktu ke waktu, persoalannya menumpuk dan semakin rumit antara lain : a) Sering berubahnya kurikulum dan kebijakan setiap ganti Menteri juga menjadi persoalan klasik; akibat pejabat baru tidak mau melanjutkan kebijakan yang baik dari pejabat sebelumnya; b) Keterbatasan jumlah guru yang berkompeten, terutama di daerah-daerah, terlebih di daerah terluar dan terpencil sehingga terjadi kesenjangan tenaga guru, termasuk kesejahteraannya; c) keterbatasan jumlah sarana dan prasarana Pendidikan, terutama sekolah-sekolah yang ada di pedesaan, pinggiran dan sekolah yang ada di pelosok; d) Keterbatasan akses terhadap materi pelajaran, terutaam bagi peserta didik yang tinggal di daerah yang tidak ada jaringan internet maupun listrik; e) Biaya pendidkan yang mahal dan tidak terjangkau; f) kuantitas dan kualitas pendidikan yang masih rendah dan tertinggal dengan negara-negara tetangga; g) akses pendidikan untuk para difabel dan wong cilik; termasuk h) beban guru yang terlalu banyak mengurusi kegiatan administrative.
Dan ini semua berpengaruh terhadap kualitas SDM Unggul yang tercermin dalam IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dimana tahun 2021 sebesar 72,29 berada di peringkat ke-107 dari 189 negara.
Stop Korupsi
Sungguh sangat menegaskan korupsi di sektor pendidikan ini jumlahnya sangat besar mencapai Rp2,905 triliun sejak 2006 hingga September 2021 terjadi 665 kasus korupsi; terbanyak kasus korupso penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak 52 kasus atau 21,7% dari total kasus korupsi sektor pendidikan. Ini persoalan sangat serius untuk diselesaikan. Dan para oknum koruptor harus dimiskinkan dan dihukum seberat-beratnya.
Konsep & Pilar Pendidikan
Menurut Ki Hadjar Dewantara Bapak Pendidikan Nasional bahwa pada hakekatnya Pendidikan itu adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya menuntut menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pola yang dikembangkan adalah : a) Ing ngarsa sung tuldha/di depan memberi suri teladan; b) Ing madya mangun karsa/di tengah memberikan motivasi dan c) Tutwuri handayani/di belakang memberikan dorongan yang baik. Pun, Sultan Agung Hanyakra Kusuma ing Mataram secara filofofis-pedagogis mengajarkan agar selalu : a) Mangasah mingising budi/memperkuat budi pekerti; b) Hamamasuh malaning bumi/mencegah kerusakan di bumi; dan c) Hamamayu hayuning bawana/memperindah dunia.
UNESCO menggariskan bahwa pendidikan harus mengacu pada 4 pilar meliputi learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together (Delors, 1996). Bagi rakyat Indonesia, pilar ke-empat menjadi rujukan utama, yaitu bahwa pendidikan Pancasila dimaksudkan dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama atas dasar kesadaran akan realitas keragaman yang saling membutuhkan.
Pendidikan dan Pembangunan Berkelanjutan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ke-4 adalah Pendidikan Berkualitas dalam arti menjamin pendidikan yang inklusif, merata dan meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Bagi Indonesia target tahun 2030 antara lain : a) menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif; b) menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar; c) menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas; d) meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan; e) menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan; f) menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi; dan g)menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.
Target ini harus realitis sehingga dapat dicapai secara bertahap dan berkesinambungan; buka sekedar Bahasa-bahasa langit yang susah diterjemahkan. Pun, harus diikuti dengan komitmen dan integritas yang tinggi dari para pemangku kepentingan.
