Oleh : Redaksi Impinews.com
APRIL MOP sebagaimana dilansir oleh Britannica disbut juga Hari Semua Orang Bodoh bagaikan panggung lelucon yang siapa pun boleh melakukan. Yang diperingati setiap tanggal 1-2 April di berbagai negara di dunia.
Ada yang aneh, apakah kenaikan BBM, tarif PPN, tarif jalan tol dan lain-lain dan lain-lain di bulan April ini juga berkaitan dengan April Mop? Ini menjadi diskusi publik yang tidak bertepi. Kenaikan BBM dan lain-lain akal menambah beban berat bagi rakyat, terutama wong cilik. Terlebih, penangnan pagebluk covid 19 dan sengkarut minyak goreng belum ada penyelesaian dan diperparah dampak perang Rusia-Ukraina.
Yang pasti, kenaikan BBM akan diikuti kenaikan harga barang dan jasa yang berkaitan satu sama lain. Sebagai negara importir minyak, kita akan bergantung tergantung pada negaraa lain, karena produksi BBM nasional hanya sekitar 700 ribu barrel/hari tidak mencukupi kebutuhan energi BBM nasional sebesar 1,6 juta barrel/hari. Sehingga harus impor sekitar 900 ribu barrel/hari dengan harga yang sangat mahal akibat lonjakan harga BBM dunia dampak dari perang Rusia-Ukraina.
Kemandirian Energi ?
Kinerja Pertamina pun dipertanyakan dalam memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri? Dimana saat ini jumlah impor lebih besar daripada produksi nasional. Bagaimana mungkin kita mencapai kemandirian manakala kinerjanya tidak melebihi kebutuhannya. Kemandirian energi bagaikan panggang jauh dari api karena kebutuhan energi semakin melonjak naik, sementara kemampuan memproduksi energi kedodoran. Perlu reformasi menyeluruh dan integral agar secara terjamin kinerja yang out of the box. Unsur pimpinan harus diisi oleh orang-orang profesional yang memiliki track record enterpreneur, bukan birokrat apalagi politikus. Sehingga BUMN kinerjanya membanggakan dan menangguk keuntungan sebanyak-banyaknya, bukan sebaliknya merugi, hutang membengkak dan banyak yang dibubarkan dan dilikuidasi. BUMN harus mendatangkan keuntungan, bukan disubsidi melalaui penyertaan modal pemerintah yang menggerogoti uang negara.
Inilah tantangan yang tidak mudah untuk dihadapi, dan dapat dipastikan ke depan persoalannya lebih kompleks dan semakin sulit.
Ke depan harus segera dilakukan Revisi UU Migas agar lebih pro rakyat dan kepentingan nasional, serta diwujudkan kolaborasi antara BUMN dan para pelaku usaha bidang energi dengan pola kemitraan, menjadikan pelaku usaha sebagai unit bisnis sehingga terjamin sustaianability.
