Oleh : Dr.K.P. Suharyono S. Hadiningrat
SEMAKIN RUMIT akibat krisis global menjadi tantangan baru tahun 2023 baik nasional, regional maupun global. Dampak pandemi covid 19 masih menghantui dunia, disamping perang dan konflik kepentingan yang semakin tajam. Banyak negara yang bakal menjadi pasien IMF karena mereka mengalami kriris ekonomi. Krisis multi-dimensiaonal semakin rumit, karena semakin langkanya ketersediaan sumber pangan dan energi, serta diperparah oleh nafsu serakah oleh negara-negara maju untuk menguasai sumber-sumber daya alam dengan dalih apa pun, termasuk invasi ke negara lain. Rumit dan susah diprediksi, inilah era global yang penuh dengan konflik kepentingan, krisis ekonomi, perang maupun krisis kemanusiaan. Bagi Indonesia, ada secercah harapan ditengah krisis global yang melanda dunia saat ini. Pertumbuhan ekonomi positif, namun masih rentan terhadap isu-isu finansial global maupun tensi tahun politik dalam negeri menjelang Pemilu Serentak 2024. Infra dan supra struktur ekonomi harus diperkokoh berbasis pada ekoonmi kerakyatan, terlebih pada tahun 2030 kita akan mengalami bonus demografi yang harus dipersiapakan peta jalan maupun program nasional yang benar-benar mampu meningkatkan kualitas SDM dan produktivitasnya. Kalau tidak maka peluang memanfaatkan bonus demografi akan berbalik menjadi bencana demografi yang membebani negara.
Tantangan Ekonomi 2023
Tantangan global saat ini dan ke depan adalah the perfect storm C-5 yakni Covid19 beserta varian barunya, Conflict Rusia-Ukraina dan negara lainnya, Climate change (perubahan iklim), Commodity instability (ketidakstabilan komoditi & inflasi), dan Cost of living (biaya hidup mahal). Indonesia telah melakukan penanganan covid19, pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi dan kebijakan agar penyebaran covid 19 terkendali.
Bagi Indonesia, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diproyeksikan oleh Bank Indonesia dapat tumbuh di kisaran 4,5 – 5,3% (yoy), yang ditopang oleh kinerjakonsumsi, investasi mauun ekspor, hilirisasi SDA, pembangunan infrastruktur, PMA, nilai tukar rupiah maupun sektor pariwisata; termasuk pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2022 di angka 5,4%. Sementara itu, Lembaga dunia seperti OECD, IMF, World Bank, ADB (Asian Development Bank) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 antara 4,7 sampai 5,1%.
Selain persoalan demografi dimana penduduk dunia semakin banyak dan daya dukung bumi tidak sebanding dengannya, juga persoalan keterbatasan energi. Bagi kita, untuk memenuhi Bahan Bakam Minyak (BBM) tiap harinya harus impor sekitar 800 ribu barrel/hari untuk memenuhi kebutuhan nasional sekitar 1,4 juta barel per hari; dimana produksi nasional migas hanya sekitar 600 ribu barrel/hari. Kemudian, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) secara nasional baru mencapai 11.5 persen pada 2021 lalu, dan tahun 2025 diharpkan mencapai 23 persen (Kemen ESDM update). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan EBT masih jauh dari harapan, serta energi fosil masih menjadi energi utama dalam pemenuhan kebutuhan energi hingga saat ini. Disinilah Nampak bahawa energi fosil masih mendominasi kebutuhan energi kita.
Ssecara global, kondisi ekonomi masih sulit dan masih banyak negara yang mengalami krisis dan bahkan bangkrut sehingga memicu demo besar-besar kepada pemerintah seperti di Sri Lanka. Sebelum pandemic Covid19 yang mulanya berasal dari kota Wuhan – China, banyak negara yang terjebak bantuan OBOR China dan mereka tidak dapat mengembalikan hutang-hutangnya. Kondisi global pun semakin memanas dengan perang Rusia -Ukraina yang kini belum ada tanda-tanda usai. Disisi lain, kondisi di Palestina juga masih memanas karena serangan-serangan Israel. Trennya belum ada tanda-tanda menuju perdamaian, dimana semua pihak dapat hidup daai dan berdampingan. Inilah kemerdekaan yang didambakan semua orang, bangsa dan negara. Bagi kita semua harus menolak semua bentuk invasi apa pun dari suatu negara kepada negara lain, dan PBB harus lebih kuat untuk menjaga perdamaian di planet bumi ini. IMF dan Bank Dunia mengingatkan bahwa perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan akan berdampak luas dan besar bagi perekonomian global. Selain krisis akibat perang, dampak itu juga sebagai efek berantai dari sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Rusia. Saat ini, harga sejumlah komoditas mulai terbang sehingga memicu inflasi dan mengganggu pasar keuangan.
Kejutan naiknya harga komoditas akan berdampak di seluruh dunia, terutama pada rumah tangga miskin yang menjadikan pangan dan bahan bakar sebagai pengeluaran paling tinggi. Perang Rusia vs Ukraina semakin memperparah krisis ekonomi dan kemanusiaan dan memicu Perang Dunia III. Pun, sanksi yang dijtauhkan sejumlah kawasan akan memengaruhi ekonomi global dan pasar keuangan sehingga merembet ke negara lainnya. Situasi terus berubah dan perkiraan ke depan akan menjadi ketidakpastian yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini sekitar 1 persen dan meningkatkan prospek inflasi mereka dengan angka yang sama. Krisis ini akan menciptakan perubahan kebijakan yang kompleks, yang semakin memperumit lanskap kebijakan ketika ekonomi dunia pulih dari krisis pandemic tertutama terkait lonjakan harga minyak dunia.
Kerjasama Multilateral
Para pihak harus berani mengambil pelajaran/lesson learned untuk berbuat yang terbaik bagi semua dalam koridor perdamaian dan menjaga harta martabat kemanusiaan, Kondisi ketergantungan kompleks (complex interdependency) menuntut kolaborasi dari semua pihak baik aktor pemerintah suatu negara maupun berbagai pihak yang berkepntingan. Era interdepensi komplek hanya ada satu kunci yaitu komitmen berkolaborasi yang berkeadilan guna memakmurkan manusia maupun makhluk hidup lainnya.
Ketergantungan komplek membutuhkan komitmen para pemimpin negara-negara di dunia untuk mencari solusi terbaik – win win solution, bukan arogansi maupun invasi sehingga mengakibatkan ada pihak yang kalah dan menderita. Disinilah pentingnya karakter kepemimpinan yang kuat dan melindungi untuk kepentingan bersama maupun revitalisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara lain menghapuskan hak veto bagi anggota Dewan Keamanan PBB. Diplomasi yang dikembangkan hendaknya berbasis pada saling menghargai kedaulatan masing-masing negara.
Menurut Robert O Keohane & Joseph Nye tentang Teori Interdependensi Kompleks (Complex Interdependency) dalam bukunya yang berjudul Power and Interdependence (1977) bahwa kerjasama yang saling bergantung satu sama lain akan memberikan keuntungan bersama dan dilakukan untuk berbagai kepentingan, seperti ekonomi, politik, maupun sosial. Interdependensi kompleks memiliki asumsi dasar bahwa melakukan kerjasama yang efisien, tidaklah mengedepankan kekerasan/kekuatan militer, namun lebih pada mengedepankan kerjasama yang menguntungkan satu sama lain. Disini diintegrasikan aspek politik kekuasaan dan liberalisme ekonomi yang mempertimbangkan cost and benefit dari hubungan interdependensi. Dijealskan pula bahwa dalam politik internasional dipengaruhi oleh efek respirokal (hubungan timbal balik) antara berbagai negara atau aktor-aktor diberbagai negara. Efek tersebut merupakan refleksi dari adanya transaksi internasional yaitu adanya aliran uang, barang, orang dan pesan komunikasi yang melintasi batas-batas wilayah. Dalam interdependensi adanya ketergantungan antar berbagai aktor di suatu negara dengan negara lain merupakan buah akibat dari berkembangnya proses modernisasi yang semakin mengemuka. Dalam hubungan ketergantungan tersebut aktor-aktor akan menerima efek dari hubungan berupa manfaat atau konsekuensi.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada 3 (tiga) karakteristik untuk meningkatkan perekonomian dan menyelesaikan masalah sosial, yaitu : a) Multiple Channels, yanki dalam interdependensi yang kompleks mengembangkan aktor negara, swasta dan perbankan; b) Absence of Hierarchy among Issues, hard power atau keamanan militer bukanlah agenda utama, namun manipulasi ekonomi dalam mencapai kesejahteraan dengan pemanfaatan lembaga internasional adalah instrumen yang paling dominan; dan c) Minor Role of Military Force, mengutamakan kesejahteraan bukan kekerasan/kekuatan militer.
Bagi Indonesia harus berpijak pada politik luar negari bebas aktif yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sehingga saling menguntungkan, berkeadilan dan bukan zero sum game. Menurut John Von Neuman dan Oscar Morgenstrern pebulis buku Theory of Games and Economic Behavior (1944) dijelaskan bahwa Zero sum game adalah kondisi dimana jumlah keuntungan dan kerugian dari seluruh peserta dalam sebuah permainan adalah nol. Atau dengan kata lain, bahwa keuntungan yang didapatkan oleh seseorang pemain berasal dari kerugian yang dialami oleh pemain lainya.
Daya dukung bumi tidak mencukupi
Menurut para Pakar Institut Pertaninan Bogor bahhwa untuk mendukung kebutuhan manusia yang berjumlah sekitar 7,2 miliar dan diproyeksikan akan mencapai 8,5 miliar pada 2025 diperlukan setidaknya 3 (tiga) bumi. Bagaimana mungkin, menambah bumi lagi? Hemat kami, langkah yang mungkin dilakukan adalah mengendalikan jumlah penduduk dunia agar bumi mampu memenuhi kebutuhan manusia. Bumi secara alamiah akan kewalahan menyiapkan kebutuhan manusia. Disinilah pentinganya kerjasama multilateral untuk bersama-sama memecahkan persoalan kelangkaan sumberdya (scarcity) terutama pangan dan energi. Ledakan jumlah penduduk dunia akibat dari laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali mengakibatkan persoalan multidimensional yang semakin pelik, bukannya menjadi urusan nasional suatu negara saja. Kelangkaan sumberdaya dapat memeicu konflik kepentingan maupun perebutan sumberdya dan yang kuat pasti akan memang, bagaikan hukum rimba.
Kondisi yang demikian terjadi mobilitas manusia dan pergeseran ke Asia Tenggara dimana sumberdaya alam relatif masih melimpah. Indonesia menjadi salah satu centre of gravity yang menjadi daya tarik negara lain untuk bisa menguasai sumberdaya alamnya, dengan berbagai modus misalnya investasi dan pemberian hutang. Oleh karena itu, kita harus lebih waspada dan bersatu padu untuk menjaga kepentingan nasional kita. Semua warganegara Indoesia wajib membela negara sebagaimana ketentuan Pasal 30 UUD 1945 bahwa bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Kemudian tentang kekayaan alam diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yang asli ayat 1,2 dan 3 bahwa : a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan c) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
In parallel, harus dibangun kesadaran global bahwa daya dukung bumi yang terbatas ini melalui bebagai Kerjasama termasuk penguatan literasi pembangunan berkelanjutan (sustainable development), agar eksploitasi sumberdaya alam harus diimbangi upaya pelestariannya demi gnerasi yang akan datang. Konsep Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (Education for Sustainable Development / EfSD) perlu dikembangkan melalui pendidikan formal, nonformal dan informal. Serta akselerasi dan implementasi dari Program Jagad Biru Rahayu. Yakni mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan melalui penataan tata ruang biru, kampus/kota/desa biru, air segar, udara biru, pangan sehat, energi biru, ekonomi biru, lingkungan asri, harmoni lingkungan kehidupan, dan masyarakat sejahtera merupakan langkah pasti untuk membangun lingkungan dan kehidupan bermartabat.
Kemudian, sangat mencengangkan bahwa laporan PBB terbaru menemukan bahwa hampir tidak ada industri yang menguntungkan jika biaya lingkungan diperhitungkan. Eksploitasi hutan alam dan sumber daya alam (tambang minyak, mineral) mampu mendapatkan keuntungan besar karena tinggal memanen hasilnya, tanpa ada biaya produksi dan pemeliharaan. Padahal proses produksi hutan alam dan tambang alam membutuhkan waktu sampai jutaan tahun. Sedangkan proses eksploitasi hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat. Namun demikian, dampak kerugian lingkungan bahkan bencana besar yang ditimbulkannya justru membutuhkan waktu dan biaya perbaikan yang jauh lebih besar. Kebanyakan pelaku tambang dan industri justru lari dari tanggung jawabnya, setelah menguras habis isi perut bumi. Trucost atas nama Program Ekonomi Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati (TEEB) yang disponsori oleh Program Lingkungan PBB, meneliti uang yang diperoleh oleh industri terbesar di planet bumi ini. Ternyata ada 100 jenis biaya lingkungan, yang kalau diringkas Menjadi 6 kategori, yaitu: penggunaan air, penggunaan lahan, emisi gas rumah kaca, polusi limbah, polusi tanah, dan pencemaran air.
Sosngsong Bonus Demografi
Bonus atau Insentif Demografi adalah suatu keadaan demografi dimana populasi terbesar berada pada usia produktif (15-64 tahun); dimana pada tahun 2030 Indonesia bakal memiliki penduduk dengan usia produktif mencapai sekitar 64% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Peluang tersebut harus harus dipersiapkan secara sangat baik agar tidak menjadi Bencana Demografi, antara lain melalui penyiapan anggaran pendidikan menjadi Rp 542,8 T. untuk mempersiapkan SDM Unggul. Ini harus kita kawal agar tidak terjadi penyelewengan dan korupsi.
Sektor ketenagakerjaan yang masih tertinggal dimana 60-an% tingkat pendidikan mereka SD dan SMP harus dipersiapkan secata komprehensif didukung oleh anggaran yang memadai agar kompetensi pekerja meningkat dan mampu meningkatakan produktivitasnya. Diperlukan revitalisasi Balai Latihan Kerja baik milik pemerintah maupun industri/swasta, termasuk inovasi diadakannya BLK Mobile agar mampu menjangkau desa-desa di seluruh Indonesia. Bonus demografi akan mejadi berkah jika angkatan kerja produktif yang mendominasi jumlah penduduk bisa terserap pada pasar kerja secara baik. Sebaliknya, bonus demografi menjadi bencana demografi jika angkatan kerja tidak terserap pasar kerja dengan baik. Dalam hal ini, Kemnaker berbuat lebih antara lain a) melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas; b) program pengembangan perluasan kesempatan kerja; c) membuka layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan bagi pekerja/buruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan; d) prioritas Kartu Prakerja bagi korban ter-PHK dan dirumahkan; e) masifikasi program padat karya dan kewirausahaan untuk penyerapan tenaga kerja; dan f) perlindungan terhadap pekerja migran baik di negara penempatan maupun setelah kembali ke Tanah Air. Yang diimplementasikan menjadi bagian dari 9 Lompatan Besar Kemnaker dibawah kepemimpinan Menteri Ketengakerjaan Ida Fauziah.
IPM DAN sdm Unggul Kerja Cerdas
Index Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berdasarkan laporan PBB tahun 2021-2022 adalah 0,705 termasuk ranking cukup tinggi diantara negara-negara lain, namun dampaknya belum maksimal untuk kemajuan. Angka IPM atau HDI (Human Development Index) merupakan angka rata-rata geometrik dari nilai-nilai index 3 (tiga) komponen kesehatan (indikatornya usia haraoan hidup waktu lahir) pendidikan (indikatornya harapan lamanya sekolah) dan standar kehidupan (indikatornya pendapatan kasar nasional per kapita. Harus didorong untuk kontribusi lebih bagi kepentingan nasional.
Kerja cerdas (smart work) menuntut inovasi yang berkelanjutan dimana menurut Morten T.Hansen penulis buku Great at Work ada 7 praktek kerja cerdas yang harus dilakukan, yaitu a) memilih prioritas dan fokus pada area kerja dimaksud (lingkup kerja); b) menciptakan sesuai yang lebih bernilai bukan hanya sekedar mencapai tujuan tertentu (membidik sasaran); c) memilih kerja yang dapat meningkatkan keahlian (pemberlajaran bermutu); d) memilih kerja yang sesuai minat disertai alasan yang kuat (motivasi diri); e) menggunakan taktik secara serdik untuk mendapatkan dukungan orang lain (bantuan); f) melakukan kerja tim yang handal; dan g) berkolabrasi secara baik. Terlebih di zaman now dimana sesuatu VUCA (Volatility/bergejolak, Uncertainty/tidak pasti, Complexity/rumit, Ambiguity/tidak jelas) dan TUNA (Turbulency/berubah sangat cepat, Uncertainty/tidak pasti, Novelty/keterbaharuan, Ambigutity/tidak jelas) yang menuntut kerja cerdas untuk melakukan lompatan-lompatan yang out of the box antara lain resetting paradigma dan Jurus VUCA (Vission, Understanding, Clarity, Agility). Negara harus hadir untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sesuai amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945.
SDM yang Unggul dan cerdas harus mempersiapkan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya berbasis paradigma Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development); dimana ada 17 (tujuh belas) tujuan yang ingin dicapai, yaitu : (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Skenario Indonesia Emas 2045
Sementara itu, Lemhannas R.I telah menyusun scenario Indonesia Emas 2045 yang dipaparkan pada tanggal 14 Februari 2016. Skenarion disusun menggunakan orientasi transformative yang merupakan kisah tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Skenario dibentuk bukan hanya untuk lebih memahami masa depan, melainkan lebih dari itu, yaitu untuk memengaruhinya. Ada 4 (empat) scenario yaitu : 1) Skenario Mata Air : bahwa Indonesia tahun 2045 akan disisi oleh generasi baru yang berbeda dengan generasi pendahulunya. Penduduk Indonesia mulai didominasi generasi berpendidikan tinggi, menguasai teknologi komunikasi, aktif bermedia sosial, dan terpapar dengan nilai-nilai global. Mereka adalah generasi baru yang berasal dari keluarga biasa yang sudah terpisah jauh dari generasi pendahulu masa kemerdekaan Indonesia. Mereka mempertahankan kesatuan NKRI harus lebih didasarkan pada prinsip integrasi fungsional dibandingkan integrasi historis. Generasi inilah yang akan menempati posisi penting di bidang politik, birokrasi, bisnis dan ormas. Ide tentang cara berindonesia yang baik berbeda dengan ide generasi pendahulunya. Generasi ini menghargai prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Mereka terbiasa mengkritik kekuasaan secara lugas. Setiap ketidakadilan akan dilawan melalui ormas dan kekuatan politik. Kebijakan publik masih diwarnai percampuran kepentingan bisnis dan politik yang menyebabkan suhu politik meningkat Di tingkat daerah, kualitas institusi dan sumber daya manusia yang belum merata menyebabkan tidak saja sering terjadi korupsi, tetapi juga menimbulkan gesekan sosial antara putra daerah dan pendatang sebagai akibat persaingan untuk memperoleh akses sumber daya ekonomi Ketimpangan antardaerah masih terjadi sehingga aspirasi memisahkan diri kadang masih terdengar, termasuk rentan terhadap aspirasi memisahkan diri dari NKRI.
2) Skenario Sungai dianalogikan sebagai proses pembangunan. Indonesia harus bisa keluar dari ancaman failed state. Indonesia diprediksi akan menjadi negara industri yang maju dengan struktur ekonomi yang lebih kuat. Jumlah kelas menengah ke depan akan lebih banyak hingga bisa mengikis jurang antara kelas proletar dan konglomerat. Sektor agroindustri akan berkembang dan menjadi peningkatan kemakmuran di perdesaan karena didukung dengan dukungan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3) Skenario Kepulauan. Kepulauan dianalogikan sebagai tantangan. Indonesia sebagai poros maritim dunia memiliki tantangan tantangan dalam eksistensi di kancah Internasional. Salah satu harapan dari visi hari ini adalah dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat maritim dunia. Ke depan, menurut Panutan, akan ada banyak tantangan yang bisa memecut Indonesia dalam mewujudkan cita-cita ini. Dan 4) Skenario Air Terjun. Air terjun menganalogikan sebagai pusat energi yang bersih. Panutan melihat bahwa perencanaan pembangunan Indonesia akan berbasih rendah karbon dan mengadaptasi pemanfaatan ruang berdasarkan penataan runag wilayah yang baik. Dalam hal ini, pemerintah harus mulai mencoba untuk mengambil keputusan bukan berdasarkan rencana jangka pendek, melainkan lebih jauh kepada rencana jangka panjang. Cara-cara pemanfaatan lingkungan dan ramah lingkungan bisa menjadikan Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, pemerintah perlu focus untuk menyiapkan road map dan program yang terintegrasi dari pusat dan daerah untuk mempersiapkan SDM Unggul menuju Bonus Demografi 2030 maupun Indonesia Emas 2045. Kemudian momentum untuk memnindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur harus benar-benar berbasis kepentingan nasional dan berparadigma Pembangunan Berkelanjutan. Walau pun kita sadar bahwa pemindahan dimaksud hanya pusat pemerintahan yang tidak diikuti industrialisasi. Sehingga kita jangan berharap lebih bahwa IKN Nusantara akan menjadi segala-galanya.
Kita semua harus sadar dan paham bahwa masa depan Bangsa dan NKRI menjadi tanggungjawab kolektif seluruh elemen bangsa. Oleh karena road map menuju Bonus Demografi 2030 harus benar-benar dijalankan dengan sangat baik agar terjadi lompatan-lompatan prestasi gemilang saat Indonesia Emas 2045 dan kejayaan Indonesia selama-lamanya. Semoga.
