Oleh : Dr.K.P.Suharyono S.Hadiningrat, M.M.

       TARAF hidup terdegradasi. Inilah saah satu efek domino dari kenaikan harga BBM yang diumumkan Presiden Jokowi pada tanggal 3 September lalu. Dimana sinyal-sinyal kenaikan harga pun sudah dilontarkan oleh oleh Menko Kemaritiman dan Investasi sehingga memicu spekulasi-spekulasi kenaikan harga komoditas. Ada tiga jenis BBM yang dinaikkan yaitupertalite, solar, dan pertamax; dengan rincian harga Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter; Solar naik dari Rp 5.150 per liter menjadi 6.800 per liter; Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. Sangat tragis karena harga-harga komoditas sudah naik lebh dahulu, sebua saja misalnya kenaikan harga sembako, transportasi umum, listrik, gas LPG, kebutuhan sehari-hari dan inflasi. Bukan hanya daya beli masyarakat yang merosot namun juga terjadi degradasi taraf hidup, angka kemiskinan naik dan lain-lain. Kejutan harga akan berdampak di semua sektor, terutama pada rumah tangga miskin yang menjadikan pangan dan bahan bakar sebagai pengeluaran paling tinggi. Taraf hidup masyarakat terdegradasi menjadi semakin sulit akibat haraga semua barang dan jasa naik sebagai ikutan dari kenaikan harga BBM. Reaksi berantai sebagai efek domino; dimana kondisi ikutan ini sebagai efek komulatif yang dihasilkan dari suatu peristiwa yang menimbulkan serangkaian peristiwa lainnya.

     Bantuan Langsung Tunai (BLT)

     Menurut pemerintah bahwa telah disiapkan bantaan sosial untuk rakyat miskin berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rakyat miskin sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM. Jumlah orang miskin diperkirakan akan bertmabah sekitar 10,5 persen atau sekitar 1 sampai 1.3 juta orang. Kelompok mereka ini tambah terdegradasi taraf hidupnya, Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Cara ini sebenarnya tidak mendidik, yang semestinya mereka diberikan pelatihan ketrampilan dan akses lapangan kerja yang memadai.

BLT yang diberikan kepada Kelompok {{enerima Manfaat (KPM) sebesar Rp 600 ribu dengan total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 24,17 triliun. Jumlah penerima BLT sebanyak 20,65 juta rakyat miskin. BLT ini pun belum mencakup masyarakat kelas menengah rentan (aspiring middle class) sebanyak 81 juta pekerja informal dan juga 64 juta unit pelaku UMKM; dimana mereka juga rentan terhadap kenaikan harga BBM tersebut.

     Demo Menolak Kenaikan BBM

     Selain menjadi tranding topic di medos, reaksi rakyat atas kenaikan BBM juga dilakukan di berbagai daerah dengan unjuk rasa, baik dilakukan oleh mahasiswa, buruh maupun elemen masyarakat lainnya. Mereka menolak dengan berbagai argumentasi dimana intinya kenaikan BBM  akan menjadi beban rakyat, efek domino berimbas ke semua sector sehingga akan menyengsarakan, terutama orang miskin dan golongan lemah. Dalam alam demokrasi, demonstrasi atau unjuk rasa adalah wajar, sehingga semua pemangku kepentingan harus menunjukkan itikad baik agar proses demokrasi berlangsung secara damai. Jangan pula, ada upaya-upaya cipta kondisi oleh pihak-pihak tertentu agar para demonstan terpancing dan terjebak untuk melakukan Tindakan anarkhis. Ini tugas dan tanggungjawab kita semua untuk menjadikan Indonesia lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia, buka untuk golongan pertentu maupu para cukong.

     Produksi BBM Nasional tidak mencukupi

     Dari berbagai sumber diketahui bahwa produksi minyak bumi hanya sekitar 600 ribu barrel per hari tidak mencukupi kebutuhan BBM nasional yang mencapai sekitar 1.4 juta barrel/hari, sehingga pemerintah melalui Pertamina harus impor BBM untuk memenuhi kebutuhan BBMdalam negeri setiap harinya sekitar 800 ribu barrel per hari. Dari sisi ini adalah wajar untuk melakukan kenaikan harga BBM mengingat bahan mentahnya impor dengan harga yang mahal. Menurut BPS, 21 Aprill 2022 bahwa impor minyak mentah pada Januari-Maret 2022 tercatat mencapai US$ 1,81 miliar atau sekitar Rp 25,9 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per US$). Nilai impor selama kuartal I 2022 ini naik 21,5% dibandingkan periode yang sama 2021 yang tercatat sebesar US$ 1,49 miliar.

     Kemudian, produksi BBM hingga Februari 2022, realisasi lifting minyak RI tercatat hanya sebesar 610,67 ribu barel per hari (bph) atau sekitar 87% dari target APBN 2022 sebesar 703 ribu bph.  Dan lifting gas bumi gas tercatat 969,05 ribu barel setara minyak per hari (boepd), lebih rendah dari target 1,036 juta boepd tahun ini

     Sementara itu, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) secara nasional baru mencapai 11.5 persen pada 2021 lalu, dan tahun 2025 diharpkan mencapai 23 persen (Kemen ESDM update). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan EBT masih jauh dari harapan, serta energi fosil masih menjadi energi utama dalam pemenuhan kebutuhan energi hingga saat ini.

     Skala Prioritas Proyek Nasional

Efek domino dari kenaikan harga BBM merambah ke semua sektor sehingga diperlukan langkah-langkah yang pro-rakyat, bukan pro para cukong. Ini penting untuk mengkaji ulang proyek-proyek nasional disesuikan dengan kebutuhan dan kepentingan nasional. Perlu skala prioritas disesuaikan dengan kemampuan APBN maupun anggaran lainnya. Sebut saja misal proyek kerata api cepat Jakarta-Bandung yang anggarannya memmbengkak dan menggerus APBN, proyek pembangunan bandara yang ternyata juga ada yang mangkrak seperti Bandara Kertajati di Jawa Baarat, dan lain-lain. Termasuk proyek Pembangunan IKN Nusantara agar benar-benar berbasis pada kemandirian dan martabat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting, agar saatnya nanti pergantian Presiden tahun 2024 dimanan Presiden terpilih bersedia meneruskan proyek-proyek nasional yang dijalankan oleh pemerintah sebelumnya.

     Dampak krisis ekonomi global

     Dua kuartal berturut-turut Indonesia terkontraksi sangat dalam akibat pagebluk COVID19 sehingga masuk zona krisi ekonomi. Dan kini telah mulai merangsek naik, ada pencapaian-pencapaian yang diharpkan mampu bangkit dari krisis ekonomi dan menuju era normal pasca pandemic covid 19. Pertumbuhan ekonomi umumnya masih dinikmati oleh pemilik modal sehingga perlu deregulasi dan affirmative policy (kebijakan keberpihakan) kepada rakyat golongan ekonomi lemah agar mereka dapat menikmati pertumbuhan ekonomi maupun kemajuan pembangunan.

     Ssecara global, kondisi ekonomi masih sulit dan masih banyak negara yang mengalami krisi dan bahkan bangkrut sehingga memicu demo besar-besar kepada pemerintah seperti di Sri Lanka. Sebelum pandemic Covid19 yang mulanya berasal dari kota Wuhan – China, banyak negara yang terjebak bantuan OBOR China dan mereka tidak dapat mengembalikan hutang-hutangnya. Kondisi global pun semakin memanas dengan perang Rusia -Ukraina yang kini belum ada tanda-tanda usai. Disisi lain, kondisi di Palestina juga masih memanas karena serangan-serangan Israel. Trennya belum ada tanda-tanda menuju perdamaian, dimana semua pihak dapat hidup daai dan berdampingan. Inilah kemerdekaan yang didambakan semua orang, bangsa dan negara. Bagi kita semua harus menolak semua bentuk invasi apa pun dari suatu negara kepada negara lain, dan PBB harus lebih kuat untuk menjaga perdamaian di planet bumi ini.

Akhirnya  kita semua berharap agar efek domino dari kenaikan harga BBM di dalam negeri yang sedikit banyak juga dipengaruhi oleh kondisi global, terutama akibat perang Rusia – Ukraina dapat segera dicarikan solusi yang mensejahterakan bagi semua. Semoga.